Sembilan Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada Ikuti Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026 Melalui LMS Bawaslu

Bajawa, 3 Agustus 2026 – Sebanyak 9 (sembilan) Staf Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu Kabupaten Ngada secara resmi mengikuti Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026 yang diselenggarakan bagi seluruh PPPK di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini berlangsung pada 3 s/d 12 Agustus 2026 dengan menggunakan skema Distance Learning melalui metode pelatihan mandiri berbasis Learning Management System (LMS) Bawaslu.

Pelaksanaan orientasi tersebut merupakan bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertujuan membentuk ASN yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap transformasi digital, serta memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai dasar, etika organisasi, tata kelola kelembagaan, serta tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pengawasan pemilu.

Kegiatan orientasi dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si.  Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa orientasi PPPK bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan merupakan tahapan fundamental dalam membangun karakter, kompetensi, dan profesionalisme aparatur sipil negara di lingkungan Bawaslu. Beliau juga menyampaikan materi mengenai Kebijakan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap peran strategis PPPK, etika ASN, struktur organisasi, tata kerja kelembagaan, serta komitmen pembelajaran berkelanjutan sebagai fondasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan demokrasi.

Melalui mekanisme Distance Learning, seluruh peserta mengikuti proses pembelajaran secara mandiri menggunakan Learning Management System (LMS) Bawaslu. Platform digital tersebut menyediakan berbagai materi pembelajaran, modul interaktif, evaluasi, penugasan, presensi elektronik, serta asesmen kompetensi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran secara fleksibel tanpa mengurangi kualitas pencapaian kompetensi peserta. Model pembelajaran ini sekaligus mencerminkan komitmen Bawaslu dalam mengimplementasikan transformasi digital pada bidang pengembangan kapasitas aparatur.

Keikutsertaan sembilan Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada dalam orientasi ini menjadi bagian penting dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penguasaan terhadap nilai-nilai organisasi, kode etik ASN, budaya kerja, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta prinsip profesionalisme diharapkan mampu memperkuat kinerja kelembagaan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemilu dan pemilihan secara efektif, akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Secara akademis, orientasi PPPK merupakan instrumen strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai organisasi (organizational value internalization) dan pembentukan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik, akuntabilitas, kompetensi, loyalitas, adaptabilitas, serta kolaborasi. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan orientasi tidak hanya diukur dari penyelesaian rangkaian pembelajaran, tetapi juga dari kemampuan peserta mengimplementasikan pengetahuan, sikap, dan perilaku kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip ASN BerAKHLAK serta nilai-nilai kelembagaan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dengan mengikuti seluruh rangkaian orientasi hingga 12 Agustus 2026, diharapkan seluruh PPPK Bawaslu Kabupaten Ngada semakin memiliki kompetensi teknis, etika profesi, integritas moral, dan kapasitas adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan demokrasi. Penguatan kapasitas tersebut menjadi modal penting dalam mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang berkualitas, demokratis, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap eksistensi dan kinerja Bawaslu sebagai lembaga pengawal demokrasi di Indonesia.