Restrukturisasi dan Prioritas Kesehatan, Bawaslu Ngada Siap Mengawasi Tahapan Lanjutan Pilkada 2020 Dimasa Pandemi

Bajawa- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ngada mengikuti Rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 secara daring. Rapat koordinasi tersebut dilakukan secara daring dengan 146 partisipan dari unsur Bawaslu tingkat pusat sampai daerah dari berbagai unsur lainnya yang terhubung melalui aplikasi zoom meeting hari ini, Jumat (5/6/2020).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian tersebut  juga dihadiri oleh Menkopolhukam Mahfud MD, KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Ketua DKPP, Bawaslu Kabupaten/Kota serta seluruh Kepala Daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020.

Pelaksanaan tahapan Pilkada lanjutan yang akan kembali dimulai tanggal 15 Juni 2020, dimasa pandemi covid-19 yang belum mereda tentunya memiliki resiko yang tinggi bagi kesehatan dan keselamatan baik penyelenggara maupun masyarakat pada umumnya. Ketua Bawaslu RI Abhan dalam kesempatan tersebut menegaskan;

”Pada prinsipnya kami siap untuk melaksanakan pengawasan tahapan lanjutan manakalah alat pelindung diri dari jajaran pengawas bisa terfasilitasi”

Beliau juga menyinggung tentang jaminan kesehatan bagi penyelenggara serta restrukturisasi dana hibah APBD yang ada di NPHD yang diamanatkan dalam Rapat Dengar Pendapat akan direalokasikan kepada beberapa pos yang membutuhkan anggaran-anggaran besar misalnya kemungkinan penambahan TPS, honoraium  jajaran pengawas ad hoc yang masih dibawah standar Menteri Keuangan serta kendala yang dialami didaerah misalnya Kabupaten/Kota yang belum terjangkau signal internet dengan baik sementara semua kegiatan dilakukan dengan mekanisme daring.

Senada dengan hal itu, Ketua Bawaslu Ngada Sebastianus Fernandez yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan; “Bawaslu Ngada siap melaksanakan restrukturisasi dana hibah APBD yang ada di NPHD, dana tersebut akan direalokasikan pada pos-pos anggaran yang lebih membutuhkan demi prioritas kesehatan dan keselamatan penyelenggara maupun masyarakat pada umumnya, efisiensi anggaran dan pelaksanaan pengawasan Pilkada yang maksimal ditengah pandemi covid-19 yang belum mereda’’. Pungkasnya. <Humas>