Perkuat Tata Kelola Informasi Hukum, Bawaslu Ngada Ikuti Rakor Pengembangan Jdih Se-Ntt

Bajawa – Komitmen meningkatkan layanan keterbukaan informasi hukum terus ditunjukkan Bawaslu Kabupaten Ngada. Bawaslu Ngada mengikuti Rapat Kerja Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Se-Provinsi NTT yang digelar Bawaslu Provinsi NTT, bertempat di Aula Kantor Bawaslu Provinsi NTT, Kupang (Selasa, 12 Mei 2026).

Raker dibuka dan dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi NTT Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Magdalena Yuanita Wake, bersama Kepala Bagian Hukum Bawaslu Provinsi NTT, Siman Halisi. Kegiatan ini diikuti jajaran pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT.

Raker menghadirkan dua pemateri. Materi pertama bertajuk “Pengelolaan JDIH” disampaikan Sergius Sahat Putra Utama, S.H., M.H., dari Kelompok Kerja JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT. Ia menjelaskan tentang strategi pengelolaan JDIH dan standar pengelolaan, pembuatan abstrak  serta dokumen informasi hukum. Materi kedua disampaikan langsung oleh Magdalena Yuanita Wake dengan judul “SOP Pengunggahan Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu” dan dilanjutkan dengan evaluasi pengelolaan JDIH tingkat Kabupaten/Kota periode Januari hingga mei 2026.

Hadir sebagai peserta mewakili Bawaslu Ngada adalah Walterius Niku, S.H Anggota Bawaslu Ngada Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat bersama Anselmus Nua, S.H., selaku Operator JDIH Bawaslu Ngada. 

Walterius Niku menilai rakor ini strategis jelang tahapan Pilkada Serentak 2026. “Volume produk hukum Bawaslu Ngada akan meningkat. Penguatan JDIH memastikan seluruh SK, surat edaran, imbauan, hingga putusan sengketa proses terdokumentasi baik dan mudah diakses publik Ngada. Ini bagian dari pelayanan dan pendidikan hukum ke masyarakat,” ujar Walterius.

Selain penyampaian materi, rakor juga membahas evaluasi kelengkapan konten JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota semester I 2026, kendala teknis pengunggahan, serta rencana aksi percepatan pemenuhan dokumen. Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama mewujudkan JDIH Bawaslu yang terstandar, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan informasi hukum publik.