Jokowi : “jangan hanya diam dan pasif dalam melakukan pencegahan, Bawaslu sangat kuat, sangat ditakuti dan disegani”

BAJAWA,Bawaslu Ngada_. Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada Sebastianus Fernandez, SE bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Ngada Timoteus E. Keli Sebo, S. IP dan Yohana Maria S. S. Leba, SH menghadiri Kegiatan Konsolidasi Nasional 2022. Tujuan Kegiatan Konsolidasi Nasional 2022 adalah memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu  serentak tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Bidakara - Jakarta, tanggal 17-19 Desember 2022.

Hadir Presiden Joko Widodo, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono, Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota DKPP, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Se-Indonesia, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia dan juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

Ketua Bawaslu RI Bapak Rahmat Bagja dalam sambutannya menyampaikan tantangan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu 2024.

“Bawaslu harus tegas dan harus tegakkan peraturan pemilu, tantangan Bawaslu semakin berat. Demokrasi semoga akan berjalan sesuai Perundang-Undangan dan didukung oleh Pemerintah. Pengawas pemilu dari RI sampai Kecamatan sebanyak 23.897 pasukan yang siap mengawasi pemilu 2024,’”sambut Ketua Bawaslu RI.

Dalam kesempatan yang sama Presiden RI Ir. Joko Widodo menyatakan bahwa Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi sejarah, karena akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024. “Karena kondisi geografis Indonesia yang beragam maka dari itu persiapkan pemilu kedepan harus yang lebih berkualitas, Pengawasan pemilu menempati pengawasan yang sangat Central, maka dari itu dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci dalam membuat legitimasi yang kuat, jika proses dilakukan secara Adil dan berkualitas,”tuturnya.

Beliau menambahkan soal DPT selalu menjadi polemik terjadi kecurangan, “Saya berharap Bawaslu benar-benar mengawasi pengawasan DPT, jika ada Pemerintah yang tidak kooperatif maka laporkan, Bawaslu harus selalu ada dalam pemilu yang Luber dan Jurdil, petakan semua masalah dan kemungkinan masalah yang terjadi, perhatikan satu-persatu kemungkinan, siapkan langkah langkah pencegahan, siapkan mitigasi, jangan hanya diam dan pasif dalam melakukan pencegahan, Bawaslu sangat kuat, sangat ditakuti dan disegani,”ungkapnya.

Lebih Lanjut Jokowi mengatakan Bawaslu tidak hanya berhenti dalam Pengawasan Teknis dan Bawaslu juga harus mengawasi dari pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu dan juga Media Sosial. Dan salah satu faktor kerawanan adalah Politik identitas sara dan hoax.

“Jangan ragu dalam melakukan pengawasan, segera tindak jika ada potensi pelanggaran, KPU dan BAWASLU harus membuat aturan yang jelas jangan multitafsir,”himbaunya.

“Bekerja cepat dan responsif dalam koridor hukum, pegang teguh integrasi dan tidak memihak. Jangan sampai Bawaslu menjadi BADAN PEMBUAT WAS WAS PEMILU, yang membuat masyarakat waswas. Berikan sosialisasi kepada Masyarakat secara hingar bingar, aturan main harus jelas dan disosialisasikan. Libatkan Partisipasi Masyarakat seluas luasnya, karena Partisipasi masyarakat membuat mudah Bawaslu, mengantisipasi Politik Uang,”pungkas Presiden Jokowi.(HUMAS BWS Ngada)