Bawaslu NTT Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026, Cetak Kader Demokrasi Berintegritas

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menggelar kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan demokrasi.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu provinsi, dan Kasek provinsi, Peserta p2p kab/kota se prov NTT serta Admin p2p, juga Kordiv HP2H Bawaslu Kab/Kota se – NTT. Bawaslu ngada dihadiri oleh Koediv HP2H, Admin P2P dan peserta P2P yang berjumlah 20 orang dan tersebar dari Smansa Bajawa, SMAK Regina Pacis, SMK Sanjaya, Smandu Bajawa, dan SMK PGRI Bajawa.

Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nonato Da P. Sarmento dalam sambutannya menyampaikan bahwa program Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan wadah pembinaan masyarakat, agar memiliki pemahaman tentang kepemiluan dan mampu berperan aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif. Proses kaderisasi ini nantinya dapat mensupport Bawaslu dalam urusan pengawasan, serta menjadi mitra strategis Bawaslu. Kader Pengawas Partisipatif harus memiliki kompetensi yakni harus paham aturan secara utuh, harus logis, harus punya gagasan, dan terus semangat, sehingga pemilu 2029 nanti lebih bermartabat. Kader Pengawas Partisipatif juga harus lebih berani, dalam hal ini mampu mendefinisikan seluruh persoalan atau situasi yang ada. Kegiatan ini tidak hanya formalitas belaka, harus punya dampak positif untuk kepentingan demokrasi. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat melahirkan Kader Pengawas Partisipatif yang kritis, berintegritas, dan mampu menjadi mitra Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi.

Kegiatan kick off ini juga menjadi langkah awal pelaksanaan pendidikan pengawasan partisipatif tahun 2026 yang akan berlangsung melalui berbagai metode pembelajaran baik secara daring maupun tatap muka. 

Dengan adanya program ini pula, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu semakin meningkat menuju demokrasi yang lebih berkualitas.