Bawaslu Ngada Gelar Raker Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan

Bawaslu Kabupaten Ngada melakukan Rapat Kerja Teknis Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 19 Mei 2025 bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngada.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, Antonius Ndiwal, S.Fil., M.Th selaku Kordiv SDMOD. Dalam sambutannya, Antonius Ndiwal menyampaikan bahwa kegiatan Rakernis Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan menjadi fokus utama Bawaslu Kabupaten Ngada terkait administrasi yaitu Ketertiban dan Kebenaran. Serta Penguatan bagi staf dalam meningkatkan kapasitas aparatur pengawas dan sekretariat Bawaslu dalam memberikan dukungan teknis kesekretariatan dalam hal ini kedisiplinan.

Menambahkan pula manajemen pengelolaan setiap divisi yang ada diharapkan mampu berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengoptimalkan kerja pengawas Pemilu terutama dalam mendukung kebijakan kesekretariatan diperlukan kolektif kolegial dalam mengambil keputusan.
Kelembagaan bawaslu diharapkan untuk saling mengisi dan mendukung tugas pengawasan agar berjalan optimal. Kedepan akan banyak tantangan dan hambatan yang akan dihadapi untuk itu soliditas dan integritas terhadap tanggung jawab kepada lembaga sangat dibutuhkan sehingga menjadi komponen wajib dalam berjalannya roda organisasi pengawas pemilu yang berintegritas sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang - undang.
Selain itu, Walterius Niku selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Ngada, divisi Pengawasan, terkait proses pembuatan buku dan Kehumasan dalam hal itu seperti pembuatan berita dan konten media social. Bagi staf yang tidak di bagian kehumasan bisa menyuplai berita dan konten supaya bisa memposisikan diri sebagai kontributor.
Videlis Dhiu, SE selaku Koordinator Sekretariat juga menyampaikan  kepada staf agar dengan kegiatan rakernis bagi Pengawas dan Kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Ngada ini agar staf bawaslu dapat menerapkan dan menjaga kedisplinan serta siap mendukung seluruh kebijakan yang akan diputuskan nantinya dalam meningkatkan lembaga pengawas yang beintergitas.