Bawaslu Ngada Ikuti Rakor Persiapan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Ngada Walterius Niku beserta staf mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara Daring. Hadir pula Tenaga Ahli Bawaslu RI Bapak Iji Jaelani, Koordinator Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi NTT Bapak Amrunur M. Darwan, Kabag Pengawasan Ibu Denny Fanny Matulessy, juga Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT beserta staf. 

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat strategi dalam pelaksanaan program Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, juga menekankan pentingnya peran Kader Pengawas Partisipatif  dalam mengawal proses demokrasi. Melalui P2P, diharapkan masyarakat dapat memahami tugas dan fungsi pengawasan serta mampu berpartisipasi aktif dalam mencegah pelanggaran pemilu.

Amrunur M. Darwan menyampaikan agar terus melakukan kerja-kerja produktif baik pencegahan, menggelorakan spirit pengawasan partisipatif, dan kegiatan-kegiatan  kelembagaan lainnya di tingkat Kabupaten/Kota. Terkait kegiatan P2P Tahun 2026 ini dilaksanakan secara offline/tatap muka di kabupaten/kota masing-masing.  

Selain itu, Iji Jaelani menyampaikan Bawaslu dituntut untuk membuat kreatifitas bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat, juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak antara lain Bawaslu, kader pengawas partisipatif dan juga stakeholder. 

Rapat Koordinasi ini juga membahas berbagai teknis pelaksanaan P2P Tahun 2026, termasuk metode penyampaian materi, dan juga sasaran pesertanya yakni alumni SKPP/P2P, pemilih pemula/pemilih muda, juga yang tidak sedang menjadi penyelenggara pemilu. 

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif di wilayah Provinsi NTT dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap kualitas demokrasi, khususnya dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.